Pengertian Budaya Politik Yang Menurut Para Ahli

anwarsigit.com – Pengertian Budaya Politik Budaya politik merupakan contoh tingkah laku keseluruhan situasi kehidupan, pelaksanaan kebijakan, administrasi politik, peraturan, adat istiadat, kebiasaan dan norma yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat secara konsisten. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama individu yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam produksi keputusan agregat dan jaminan kebijakan publik untuk seluruh masyarakat.

Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah pengertian budaya politik menurut para ahli, sebagai berikut:

• Almond dan Verba

Berdasarkan data dari Almond dan Verba, pengertian Budaya Politik adalah karakteristik arah sikap warga suatu negara terhadap sistem politik dan berbagai bagiannya serta sikap terhadap pekerjaan warga negara yang terdapat dalam sistem tersebut.

• Alan R. Ball

Budaya politik menurut Alan R. Ball ialah suatu rangkaian yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

• Almond dan Powell

Almond dan Powell mengakui bahwa pengertian Budaya Politik adalah suatu gagasan yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang pada saat ini sesuai untuk semua anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan eksklusif maupun pola pervasifitas yang ada dalam kelompok dalam masyarakat. masyarakat. .

• Albert Widjaja

Sebagaimana ditunjukkan oleh Albert Widjaja, budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari gagasan, pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Ini diketahui dan diungkapkan oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik memberikan alasan untuk menolak atau menoleransi nilai dan norma lain.

• Aaron Wildavskus

Aaron Wildavskus menyatakan bahwa budaya politik secara luas mengacu pada individu yang berbagi nilai, keyakinan, dan pilihan yang melegitimasi cara hidup yang berbeda (menekankan keterbukaan terhadap berbagai pendekatan untuk mempelajari cara berperilaku politik).

• Brown (1977)

Budaya politik sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Brown adalah kesan subjektif dari sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai penting, lokus identifikasi dan keteguhan, serta pengetahuan dan harapan politik yang merupakan hasil pengamatan sejarah eksklusif negara/kelompok.

• Dennis Kavanagh

Dennis Kavanagh menafsirkan Budaya politik ialah sebagai pengakuan untuk mengaku lingkungan perasaan dan sikap bagaimana sistem politik tersebut berlangsung.

• Miriam Budiardjo

Budaya politik menurut keterangan dari pengertian Miriam Budiardjo ialah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, laksana norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan falsafah pada umumnya.

• Mochtar Massoed

Berdasarkan keterangan dari Mochtar Massoed Budaya politik ialah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

• Robert Dahl

Budaya politik menurut Robert Dahl adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, takhayul dan mitos. Ini diketahui dan diungkapkan oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik memberikan alasan untuk menolak atau menoleransi nilai dan norma lain.

• Roy Macridis

Budaya politik menurut keterangan dari pandangan Roy Macridis ialah sebagai tujuan bareng dan ketentuan yang mesti diterima bersama.

• Rusadi Kantaprawira (1999:26)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah wawasan kemanusiaan, keteladanan sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik juga diperluas ke dalam penataan struktur dan proses kerja politik masyarakat dan otoritas publik (an), karena sistem politik itu sendiri merupakan keterkaitan antar individu yang berpegang teguh pada pertanyaan. kekuasaan, kekuasaan dan kekuasaan.

• Rusadi Sumintapura

Budaya politik menurut keterangan dari Rusadi Sumintapura adalahpola tingkah laku pribadi dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh semua anggota sebuah sistem politik.

• Sidney dan Verba

Sidney dan Verba menjamin bahwa kebiasaan politik terdiri dari sistem kontrol yang mengkhawatirkan keyakinan, Verba menyarankan berbagai dimensi cara berperilaku politik, terutama negara negara, dengan warga negara, dan dengan proses produksi keputusan untuk info politik.

• Samuel Beer

Seperti yang ditunjukkan oleh Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai, keyakinan dan sikap antusias tentang bagaimana pemerintah harus diselesaikan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.

• White ( 1979 )

Budaya politik menurut keterangan dari White disebutkan sebagai matriks sikap dan perilaku dimana system politik berada.

• Wikipedia

Budaya politik merupakan contoh perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan ketatanegaraan, politik pemerintahan, peraturan, norma adat yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat secara konsisten. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam produksi keputusan agregat dan jaminan kebijakan publik untuk seluruh komunitas.

Ciri-Ciri Budaya Politik Indonesia

Budaya politik setiap bangsa berbeda dan tidak bisa diringkas. Sama seperti Indonesia, memiliki ciri-ciri kuat dalam berpolitik.

Berdasarkan data Rustadi, aspek budaya politik Indonesia yang dominan adalah kebiasaan politik yang digunakan masih cenderung bersifat kebapakan dan patrimonial. Salah satu indikatornya adalah kepuasan terhadap atasan. Budaya politik yang selesai adalah ada subjek parokial dan ada partisipan untuk pihak lain.

Selain itu, karena berbagai adat istiadat etnis di Indonesia, menjadikannya sebagai kebiasaan politik sekaligus subkultur politik. Anda tidak bisa mengalahkan kebiasaan mulai dari satu distrik lalu ke distrik berikutnya.

Hal ini juga karena sifat teritorial yang masih kental. Sulit untuk mengakui kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan kebiasaan pemenang.

Ada tiga karakteristik politik Indonesia yang paling dominan menurut data Afan Gaffar (1999). Ketiga komponen tersebut adalah hierarki tegas, tendensi pendukung, dan tendensi Neo-Patrimonialistik.

Bagian-bagian budaya politik

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :

1. Budaya Subjek Parochial (The Parochial Subject Culture)

Dalam masyarakat dengan budaya subjek parokial, kebanyakan dari mereka menolak tuntutan eksklusif masyarakat. Aktivitas politik hanyalah satu bagian penting.

2. Budaya Subjek Partisipan (Subject Participant Culture)

Masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari objek ke partisipan akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap system politik demokrasi.

3. Budaya Parochial Partisipan (The Parochial Participant Culture)

Budaya politik ini umumnya ditemukan di negara-negara muda (negara non-industri). Dalam urutan tertentu, harus terlihat bahwa negara-negara ini secara efektif melakukan perbaikan, termasuk pergantian peristiwa sosial.

Berdasarkan klasifikasi parokial, subjek, dan partisipan. Almond membuat tiga model budaya politik dan disebut model arahan kepada pemerintah dan politik:

• Masyarakat demokratis industrial

Kelompok ini selalu mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan  baru dan melindungi kepentingan khusus mereka.

• System otoriter

Dalam model ini terdapat beberapa kelompok individu yang memiliki sikap politik yang berbeda. Membahas isu-isu pemerintah dan dinamis dalam berkampanye.

• System demokratis praindustriil

Dalam negara dengan model seperti ini hanya sedikit sekali partisipan yang terutama dari professional terpelajar, usahawan dan tuan rumah.

Macam-Macam Budaya Politik

Berikut ini adalah macam-macam budaya politik, sebagai berikut:

1. BUDAYA POLITIK ABANGAN

Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek animisme atau keyakinan akan adanya makhluk halus yang mempengaruhi keberadaan manusia.

Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.

2. BUDAYA POLITIK SANTRI

Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.

3. BUDAYA POLITIK PRIYAYI

Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.

Priayi adalah individu atau kelompok masyarakat bangsawan yang memiliki keistimewaan dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Sebelumnya terkait dengan partai PNI, kini bermitra dengan partai Golkar.

Budaya Priyayi merepresentasikan bangsawan Jawa. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota karena ketidakstabilan politik di wilayah pra-peziarah, karena filosofi internal mereka yang lebih menghargai pencapaian mistis daripada keterampilan politik, upaya Belanda untuk menghubungi petani. Mereka adalah birokrat, ustadz, guru honorer yang makan gaji. Para priyayi pada mulanya adalah keturunan raja-raja Jawa tiada tara yang ditinggalkan akibat kehidupan metropolitan selama hampir 16 abad, tetapi diciptakan melalui mediasi Belanda dalam pengumpulan perangkat administrasi pemerintahan.

Budaya Priyayi memandang dunia dengan gagasan halus dan kasar. Alus mengacu pada perilaku yang tidak tercemar, berbudi luhur, halus, sopan, indah, halus, terlatih dan ramah. Simbolnya adalah tradisi Kromo-inggil, kain halus, musik yang bagus. Juga, gagasan alus dapat menyoroti apa pun yang berarti alus. Kebalikan dari alus adalah tidak sopan dan kebalikan dari alus, bahasa yang kasar, cara berperilaku yang tidak sopan. Setting priyayi bertemu dengan abangan dalam hal alus dan kekasaran. Sementara itu, tempat kehidupan “keagamaan” priyayi terpaku pada tata krama, seni, dan tasawuf. Yang menggabungkan ketiga unsur tersebut adalah rasa.

Ada empat prinsip utama yang menghidupkan perilaku priyayi, yaitu struktur yang pas untuk posisi yang tepat, ketidaklangsungan, kepura-puraan, dan menjauhi tindakan sembrono atau liar. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh para priyayi untuk menunjukkan sesuatu tetapi tetap berpegang pada pedoman ini. Hal yang membuat terkesan priyayi ini adalah tegas, bertingkat-tingkat dan formal.

Priyayi menilai wayang, gamelan, lakon, tari, lagu, dan batik merupakan manifestasi seni rupa yang baik. Sama sekali tidak seperti halnya ludrug, kledek, jaranan, dan khayal sebagai kesenian yang keras. Apalagi seni mengekspresikan nilai-nilai priyayi. Tidak mungkin priyayi Mojokuto (Camat misalnya) mengundang ludrug ke pesta pernikahan anaknya.

Perspektif dunia priyayi pada aspek agama disebut mistik. Mistik yang dimaksud adalah seperangkat aturan akal sehat untuk meningkatkan kehidupan batin seseorang berdasarkan analisis atau pengalaman ilmiah. Tujuan pencarian mistik adalah pengetahuan tentang rasa dan harus dialami oleh priyayi. Ritual yang dilakukan adalah jenis tapa dan meditasi dalam keadaan ngesti (menyatukan kekuatan setiap individu dan membimbing mereka secara lugas ke satu tujuan, memikirkan kemampuan psikologis dan fisik mereka menuju tujuan yang terbatas (hal. 430).

Sekte mistik Mojokuto dalam strukturnya yang tepat mengambil anggota dari pejabat (wedana), petugas (mantri polisi), pengawas sekolah, fotografer dan sebagainya dari kalangan bangsawan.

          4.BUDAYA POLITIK TRADISIONAL

Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengutamakan satu budaya dari etnis tertentu. Misalnya, ketika Suharto memimpin negara kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup dominan di pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

5. BUDAYA POLITIK ISLAM

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.

6. BUDAYA POLITIK MODERN

Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih tidak memihak tanpa didasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini diciptakan pada masa pemerintahan Orde Baru yang menitikberatkan pada stabilitas, keamanan dan kemajuan.

7. BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial jika pengulangan arah mereka ke empat penentu budaya politik hampir tidak ada atau mereka pasti cukup menonjol untuk diperhatikan oleh imajinasi apa pun ke empat dimensi ini.

8. BUDAYA POLITIK SUBJEK

Budaya politik (subyek), khususnya budaya politik di mana masyarakat yang bersangkutan cukup luar biasa baik secara sosial maupun finansial tetapi masih pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai subyek jika terdapat rekurensi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara keseluruhan dan obyek hasil atau adanya pemahaman tentang penguatan kebijakan yang dibuat oleh otoritas publik. Namun, pengulangan arahan tentang struktur dan pekerjaan dalam pembuatan pengaturan oleh otoritas publik tidak banyak dipertimbangkan.

9. BUAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan, khususnya budaya politik yang digambarkan dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Individu dapat menawarkan perspektif mereka dan dinamis dalam kegiatan politik. Terlebih lagi, itu juga merupakan jenis budaya politik di mana anggota masyarakat saat ini memiliki pemahaman yang layak tentang empat dimensi yang menentukan budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memuaskan tentang sistem politik pada umumnya, tentang tugas pemerintah dalam membuat dan memperkuat pengaturan, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses politik yang berkelanjutan.

Tipe-tipe Budaya politik

• budaya politik parokial, budaya politik tingkat partisipasi politik sangat rendah. Budaya politik individu dapat dikatakan terbatas jika pengulangan arah mereka ke empat dimensi kritis budaya politik hampir tidak ada atau tidak ada pertimbangan sama sekali untuk aspek terakhir. Budaya politik semacam ini paling banyak ditemukan di komunitas leluhur Afrika atau komunitas negara di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada pekerjaan politik khusus. Kepala, kepala kota, agama, atau dukun, yang biasanya merangkum setiap pekerjaan yang ada, baik peran politik, keuangan, atau agama.
• Subjek budaya politik (subject), budaya politik telah menjadi masyarakat yang cukup maju terkait baik secara sosial maupun finansial, namun masih pasif. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat rekurensi yang tinggi terhadap sistem politik secara keseluruhan pengetahuan dan hasil obyek atau tidak adanya pemahaman terhadap penguatan kebijakan yang dibuat oleh otoritas publik. Namun, terulangnya kembali struktur dan arah kerja dalam penyusunan strategi pemerintah bukanlah suatu pertimbangan yang berlebihan. Subyek tahu tentang otoritas pemerintah dan sebenarnya mereka dikoordinasikan dengan otoritas. Sikap individu terhadap sistem politik ditunjukkan melalui kebanggaan atau bahkan rasa jijik. Intinya, subjek budaya politik, sekarang ada pengetahuan yang memuaskan tentang sistem politik secara keseluruhan dan penguatan kebijakan yang dibuat oleh otoritas publik.
• Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang digambarkan dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Individu dapat menawarkan perspektif mereka dan menjadi dinamis dalam kegiatan politik. Dan lebih jauh lagi, jenis budaya politik di masyarakat saat ini memiliki pemahaman yang baik tentang empat dimensi kritis budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memuaskan tentang sistem politik sebagai suatu peraturan, tentang tugas pemerintah dalam membuat strategi dan memperkuatnya, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses politik yang berkelanjutan. Individu cenderung dikoordinasikan ke arah peran pribadi yang dinamis dalam semua dimensi di atas, terlepas dari kenyataan bahwa perasaan dan evaluasi peran mereka mungkin diakui atau diabaikan.

Budaya politik yang berkembang di indonesia

• Sedangkan citra budaya politik di Indonesia, yang harus dibuktikan dalam penelitian ini dan selanjutnya, adalah pengamatan variabel sebagai berikut:
• Penataan subkultur di Indonesia masih fluktuatif, meski tidak berbelit-belit seperti yang terlihat di India, misalnya, yang menghadapi persoalan perbedaan bahasa, agama, golongan, kasta, yang umumnya masih tak berdaya/berisiko.
• Budaya politik Indonesia adalah paroki-subjek dari satu perspektif dan budaya politik partisipan di sisi lain, di masa lalu masih tertinggal dalam hal hak pakai dan tanggung jawab politik yang mungkin karena isolasi dari budaya luar, dampak kolonialisme, feodalisme, paternalisme , dan ikatan tahap awal. ,
• Sikap masih terbentuk pada ikatan tahap awal, yang disebut sebagai indikator sentimen seperti lokal, kecenderungan, agama, perbedaan agama dalam pendekatan tertentu; purutanisme dan non-puritanisme dan lain-lain.
• Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih membuat sikap yang kuat paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikator dapat disebutkan, antara lain, paternalisme, sikap bos senang.
• Interaksi Dilema pada pengenalan modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama menjadi tradisi yang berakar di masyarakat.

Budaya Politik di Indonesia

• Hirarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hierarkis. Sebuah stratifikasi sosial yang jelas-jelas bersifat hierarkis, terpilah kokoh antara penguasa (wong gedhe) dan individu standar (akar rumput). Masing-masing secara terpisah melalui permintaan hierarkis yang sangat ketat. Memikirkan dan melakukan prosedur langsung yang sesuai dengan asal usul masing-masing golongan. Penguasa dapat menggunakan bahasa ‘kasar’ dengan sebagian besar individu. Sebaliknya, individu harus mengekspresikan diri kepada pihak berwenang dalam bahasa ‘lembut’. Dalam kehidupan politik, dampak stratifikasi sosial tercermin dari cara pemerintah memandang diri sendiri dan kerabatnya.

• Kecendrungan Patronage

Contoh dukungan adalah salah satu budaya politik yang ada di Indonesia. Contoh hubungan ini adalah orang. Dalam kehidupan politik, perkembangan budaya politik semacam ini seolah berkata antar aktor politik. Mereka suka mencari dukungan dari atas daripada mencari dukungan dari pangkalan.

• Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu tren kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya budaya politik neo-patrimonialistik; Artinya, meski memiliki atribut regulasi yang modern dan rasionalistik, perilaku negara tetap menunjukkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Ciri-ciri birokrasi modern:

• Struktur hirarki mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
• Posisi atau posisi mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab perusahaan
• Ada aturan, peraturan, dan standar formalyang mengelola pekerjaan organisasi dan perilaku anggotanya
• Personil mereka yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi berdasarkan kualifikasi dan kinerja.